PANGKALPINANG - Dalam rangka menciptakan arah kebijakan publik yang mengena terhadap inti permasalahan di masyarakat seperti halnya dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang tepat dengan berbasiskan data dan analisa, pihak Kementerian Sosial RI bersama dengan Tim dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah kepulauan bangka belitung terkait pelaksanaan verifikasi data dan informasi indeks kesejahteraan sosial ( red: IKESOS) di wilayah bangka belitung.
Dalam kesempatan pertama, Pelaksana Tugas (red: Plt) Kepala Dinas Sosial dan PMD, Wiji Wijayanti menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial RI dan Universitas Brawijaya dalam pelaksanaan pengukuran IKESOS yang akan dilakukan oeh pemerintah daerah, mengingat pentingnya ketersediaan data dan informasi yang valid dan akurat terkait kondisi kesejahteraan sosial.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Wiji Wijayanti saat membuka kegiatan sosialisasi Indeks Kesejahteraan Sosial, Selasa (26/08/2025), yang diadakan di ruang pertemuan kantor DINSOSPMD dan diikuti oleh perwakilan dari pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten/Kota serta perwakilan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengikuti baik secara luring dan daring.
Pentingnya data dan informasi kesejahteraan sosial yang valid dan akurat bagi pemerintah dijelaskan Plt Kepala Dinas Wiji Wijayanti, hal tersebut dikarenakan data dan informasi tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang diperlukan dalam penyusunan arah kebijakan rencana strategis pemerintah baik pusat dan daerah.
“ Hasil dari pengukuran indeks kesejahteraan sosial ini tentunya bagi kawan-kawan di Badan Perencanaan Daerah (red: BAPPEDA) maupun bagi dinas sosial ini sangat penting karena hal ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan rencana strategis dan menentukan prioritas program yang tepat dalam upaya akselerasi permasalahan sosial di daerah knususnya", ungkap Plt Kepala Dinas Sosial PMD, Wiji Wijayanti.
Dalam pesan sambutannya, Plt Kepala Dinas Wiji Wijayanti juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan pengukuran IKESOS juga sebagai bagian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja di dalam penyelenggaraan pelayanan wajib dasar di sektor sosial yang dilakukan pemerintah.
“ IKESOS ini juga sebagai alat ukur kinerja atas penyelenggaraan layanan sektor sosial, seperti untuk melihat sudah sejauh mana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan itu sudah tercapai dan dimana hal –hal yang perlu dilakukan peningkatan dan penguatan tentunya itu memerlukan data dan informasi yang valid”, ungkap Plt Kepala Dinas Wiji Wijayanti.
Di sisi yang sama, juga disampaikan oleh Ahmad Juhari selaku Pejabat Fungsional Ahli Madya perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI yang pada pertemuan siang itu menjelaskan terkait gambaran umum pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
“ IKESOS sendiri adalah suatu langkah kebijakan yang diambil oleh Kementerian Sosial yang tahun sebelumnya sudah dibuat namun belum diterapkan ke dalam RENSTRA, dan tahun sekarang (red: 2025) IKESOS sudah mulai masuk dalam RENSTRA KEMENSOS, dan IKESOS ini juga digunakan oleh kementerian sosial sebagai alat ukur untuk melihat hasil capaian bidang sosial”, ungkap JF Ahmad Juhari.
Dalam keterangannya, Pejabat Fungsional Ahmad Jahuri menjelaskan bahwa ada tiga dimensi utama di dalam pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial yang menjadi tolak ukur dalam menilai kondisi pembangunan kesejahteraan sosial di daerah diantaranya pertama dilihat dari pemenuhan dimensi kebutuhan dasar; Kedua, pemenuhan atas dimensi peranan sosial dan ketiga pemenuhan atas dimensi keberdayaan ekonomi yang masing-masing dimensi akan memiliki indikator penilaian.
“ jadi ada tiga point utama yang menjadi fokus di dalam pengukuran indeks kesejahteraan sosial yang pertama itu dimensi pemenuhan kebutuhan dasar ini terdapat tujuh indikator utama yang diukur kemudian dimensi peranan sosial ada tiga indikator pengukuran serta dimensi keberdayaan ekonomi terdapat tiga indikator yang akan diukur sehingga nantinya akan tergambar kondisi status kesejahteraan sosial di tiap daerah", ungkap JF Ahmad Jahuri.
Lebih jauh, JF Ahmad Juhari juga menjelaskan adapun sasaran cakupan dan batasan kelompok sasaran yang menjadi fokus pada pengukuran IKESOS.diantaranya adalah kelompok lansia, kelompok disabilitas dan penduduk seluruh lapisan masyarakat dimana di dalam pelaksanaan pengumpulan data dan informasi akan melibatkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini pihak kabupaten/kota da mengacu pada sumber data lainnya dalam mendukung akurasi dan validasi data dan informasi Indeks kesejahteraan sosial yang dihasilkan.
Hasil dari pengukuran tersebut, ditegaskan Ahmad Juhari kedepannya akan memberikan gambaran mengenai status pembangunan kesejahteraan sosial di tiap-tiap masing-masing daerah yang meliputi kategori tidak sejahtera, berkembang, maju, inklusif dan sejahtera dan sebagai pemetaan dalam mengintervensi program -program prioritas yang menyangkut upaya peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial.
Kegiatan sosialiasi dilanjutkan dengan penjelasan materi tahapan pengolahan data dan penginputan data informasi terkait dengan eviden yang dibutuhkan dalam proses pengukuran indeks kesejahteraan sosial yang disampaikan oleh tenaga ahli dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
