PANGKALPINANG - Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Pj), Suganda Pandapotan Pasaribu mendorong dan menghimbau kepada pemerintah desa untuk terus tingkatkan indeks desa membangun (red: IDM) yang menjadi ukuran keberadaan status desa yang terdiri dari status desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Pj.Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu mendorong agar status desa yang ada di bangka belitung yang telah menjadi desa mandiri dan desa maju untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana hal tersebut, dijelaskan Pj Gubernur Suganda Pandapotan bahwa peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pelayanan urusan dan/tata kelola pemerintahan maupun pelayanan yang berkenaan publik merupakan kunci dalam tingkatkan indeks desa.
“saya percaya bahwa pasti bapak/ibu kades (red: kepala desa) lebih mengerti bagaimana pelayanan publik yang baik yang harus kita (red: pemerintah desa meliputi kepala desa beserta perangkat desa) lakukan sebagai penyelenggara pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya di desa”, ungkap Pj. Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu.
Hal tersebut diungkapkan Pj.Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu saat membuka kegiatan rapat koordinasi secara on site (red: via zoom meeting) yang dihadiri 267 kepala desa se provinsi kepulauan bangka belitung yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kep.Bangka Belitung, senin (17/07) di ruang pertemuan mahligai rumah dinas gubernur, Air Itam – Pangkalpinang.
Selain itu, Pj.Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu juga menekankan agar pemerintah desa terus membangun sinergitas dengan seluruh stakeholder pemerintah desa dalam tingkakan indeks desa membangun menuju desa – desa di kepulauan bangka belitung yang maju dan desa mandiri.
“ kegiatan untuk membangun desa, membangun kabupaten/kota dan provinsi di bangka belitung bisa kita sinergikan dengan berbagai program yang sudah ada”, tegas Pj. Gubernur Suganda Pandapotan
Ajakan perkuat sinergitas tersebut disampaikan Pj Gubernur Suganda Pandapotan Pasaribu sejalan dengan gagasan program sinergitas yang diusungnya melalui program “ GULE KABUNG” yakni Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung, dimana Pj Gubernur mengajak melalui program ini pemerintah desa yang juga bagian dari stakeholder pemerintah provinsi untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan program pelayanan publik maupun tata Kelola pemerintahan sebagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Hal yang senada juga diungkapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung, Budi Utama dalam sambutan pengantarnya sebagai ketua penyelenggara kegiatan dimana menjelaskan mengenai kondisi indeks desa dari total 309 jumlah desa se provinsi kepulauan bangka belitung.
Berdasarkan data profil desa dan kelurahan yang diinput oleh pemerintah desa diungkapkan Kadin Budi Utama menunjukan bahwa kondisi status desa yang ada di bangka belitung berada pada posisi desa maju dan desa mandiri.
“ dilihat dari data prodeskel (red: data profil desa kelurahan) bahwa hanya sebagai kabupaten saja yang masih ada status IDM desa nya berada pada kondisi desa berkembang, karena sebagian umum rata-rata desa berada pada kondisi IDM maju dan mandiri, walaupun masih ada beberapa desa di sejumlah kabupaten yang masih dalam kondisi status desa berkembang”, ungkap Kepala Dinas Budi Utama.
Maka untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembangunan di desa lebih baik dan berkelanjutan, Kepala Dinas Budi Utama mengajak dan menghibau agar seluruh kepala desa untuk terus meningkatkan indikator yang menjadi kunci penentuan indeks desa membangun (red : IDM) yang salah satunya dilihat dari indikator ketahanan ekonomi di desa. Lebih jauh, Kepala DInas Budi Utama menekankan agar di tahun 2023 peningkatan program ketahanan pangan desa dan peningkatan peran aktif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi program prioritas desa membangun.
“ saya minta agar program ketahanan pangan desa untuk menjadi prioritas”, tegas Kepala Dinas Budi Utama.
Kegiatan rapat koordinasi siang itu juga diisi dengan kegiatan pembekalan kepala desa yang disampaikan oleh narasumber dari OMBUDSMAN RI, Robert Na Endi Jaweng dan narasumber dari Institute Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Profesor Dr.Fernandes Simangungsong serta kegiatan diskusi.
